PAPER
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI
MASALAH DAN TINDAKAN PEMERINTAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH YANG TERJADI DI
KABUPATEN BANYUMAS
Disusun
untuk memenuhi tugas akhir Perencanaan Pembangunan
Disusun
Oleh:
Widiyaningrum
7101412235
Pendidikan
Koperasi
JURUSAN
PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS
EKONOMI
UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
2015
KATA PENGANTAR
Puji
dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis
dapat menyelesaikan tugas ini yang Alhamdulillah tepat pada waktunya. Paper ini disusun sebagai tugas individu
mata kuliah Perencanaan Pembangunan.
Penulis menyadari bahwa paper ini
tidak dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari
berbagai pihak. Terimakasih kepada semua pihak yang sudah membantu dalam pembuatan
paper ini.
Paper ini tersusun dengan masih
banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari
semua pihak yang bersifat mendukung selalu kami harapkan demi kesempurnaan paper.
Semoga paper ini memberi manfaat
bagi pembacanya.
Akhir
kata saya ucapkan terimakasih.
Semarang, Juni 2015
Penulis
DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar
Belakang Masalah
Pembangunan
menurut Siagan (1994) merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan
dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa,
negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation
building). Pelaksanaan pembanguna bertujuan untuk meningkatkan keunggulan di
semua sektor dan menuju negara yang memiliki daya saing. Sebelum melaksanakan
suatu pembangunan maka pemerintah harus melakukan perencanaan terlebih dahulu.
Perencanaan pembangunan merupakan upaya multidimensional yang dilakukan oleh institusi
publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan di sebuah wilayah tersebut.
Saat Indonesia sistem yang diterapkan yaitu otonomi daerah, dimana setiap
kebijakan diserahkan kepada tiap-tiap daerah. Maka dari itu, setiap daerah
melakukan perencanan pembangunan sesuai dengan kondisi sumber daya yang
dimiliki daerah dan visi daerah masing-masing.
Sumber
daya yang dimiliki masing-masing daerah pasti berbeda-beda, jadi tiap daerah di
Indonesia terdapat kesenjangan ekonomi dimana daerah yang memiliki sumber daya
yang baik akan memiliki daya saing yang tinggi, sedangkan daerah yang memiliki
sumber daya yang rendah akan memiliki daya saing yang rendah pula. Maka dari
itu pemerintah harus melaukan tindakan untuk mengatasi hal tersebut dengan
tujuan mensejahterakan seluruh masyarakat Insonesia.
Banyumas
merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah, dimana kabupaten Banyumas
memiliki 27 kecamatan dan memiliki wilayah seluas 132.758 Ha. Dengan wilayah
yang luas tersebut, pemerintah belum optimal dalam mengatasi masalah-masalah
yang terjadi di seluruh wilayah Banyumas yang paling utama di daerah-daerah
yang jauh dari kabupaten kota. Maka dari itu penulis menganalisis bagaimana
perencanaan pembangunan di kabupaten Banyumas dengan tujuan untuk mengetahui
bagaimana pelaksanaan pembangunan di daerah Banyumas saat ini dan bagaimana
realisasi dari perencanaan yang dilakukan pada paper dengan judul: “Perencanaan
Pembangunan di Kabupaten Banyumas”.
1.2. Rumusan
Masalah
Apakah
dengan adanya masalah yang ada di Kabupaten Banyumas pemerintah daerah dapat
mengatasinya dengan program yang direncanakan?
1.3. Tujuan
Untuk
mengetahui apakah dengan adanya masalah yang ada di Kabupaten Banyumas
pemerintah daerah dapat mengatasinya dengan program yang direncanakan.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Gambaran
Umum Wilayah
Banyumas
merupakan salah satu bagian wilayah Propinsi Jawa Tengah yang meiliki luas
wilayah 132.758 Ha dengan 27 Kecamatan. Kabupaten banyumas berbatasan dengan
wilayah beberapa Kabupaten yaitu Kabupaten Tegal, Pemalang, Purbalingga, Banjarnegara,
Cilacap, dan Brebes. Wilayah Kabupaten Banyumas lebih dari 45% merupakan daerah
dataran yang tersebar di bagian Tengah dan Selatan serta membujur dari Barat ke
Timur. Ketinggian wlayah di Kabupaten Banyumas sebagian besar berada pada
kisaran 25-100 Mdpl yaitu seluas 40.385,3 Ha. Sebagian besar wilayah merupakan
lahan bukan sawah seluas 100.492 (75,7%) dimana 61.598 ha merupakan laha
pertanian bukan sawah dan 38.894 ha lahan bukan pertanian. Sedangkan 24,3% dari
wilayah kabupaten banyumas merupakan lahan sawah yang terbagi menjadi sawah
irigasi dan sawah tadah hujan. Namun semakin tahun sawah yang tersedia semakin
sempit karena banyak sawah yang dijadikan tempay usaha maupun perumahan.
2.2. Penduduk
dan Tenaga Kerja
Penduduk
Banyumas pada akhir tahun 2013 berjumlah 1.605.579 orang, dimana tingkat
kepadatan penduduk sebanyak 1.209 orang per kilometer persegi. Untuk masalah
ketenagakerjaan, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyumas tahun
2013 pencari kerja yang terdaftar sebanyak 16.674 jiwa dan yang belum
ditempatkan sebanyak 4.146 jiwa. Jika dilihat dari beberapa kelompok umur
pencari kerja produktif pada kelompok umur 25-29 tahun yakni 2.136 jiwa atau
sekitar 12,81 persen. Dari jumlah keseluruhan pencari kerja, sebanyak 3.137
merupakan pencari kerja yang berijazah sarjana dan sarjana muda. Masih
banyaknya pengangguran di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa perekonomian
masih belum baik. Untuk menurunkan pengangguran salah satunya dengan
meningkakan investasi dari dalam maupun luar kota. Tetapi untuk saat ini
pemerintah belum melakukan tindakan tegas dalam menghadapi pengangguran yang
masih tinggi, justru Kabupaten Purbalingga yang telah membantu mengurangi
pengangguran di Kabupaten Banyumas karena industri di Kabupaten Purbalingga
banyak menyerap tenaga kerja sehingga masyarakat Kabupaten Banyumas bekerja di
Kabupaten Purbalingga.
2.3. Pendidikan
Pendidikan
di Kabupaten Banyuamas tahun 2013 mengalami peningkatan jumlah peserta didik.
Pada penyaluran dana BOS sudah tersalurkan dengan baik sehingga sekolah bisa
memenuhi kebutuhannya yang dianggarkan menggunakan dana BOS. Sektor pendidikan
merupakan bidang yang sektor terbesar dalam hal anggaran belanja, dimana sektor
pendidikan memiliki anggatan dalam besaran trilyun sedangkan sektor atau bidang
lain hanya sampai besaran milyar maupun juta. Dengan besarnya anggaran
pendidikan ini, diharapkan kualitas pendidikan di Kabupaten Banyumas mengalami
peningkatan baik kualitas sekolah maupun kualitas siswa.
2.4. Kesehatan
Kesehatan
merupakan faktor penting dalam kehidupan terutama dalam meningkatkan kualitas
SDM. Ketersediaan sarana kesehatan sangat penting di dalam meningkatkan
kesehatan masyarakat. Pada tahun 2013 jumlah rumah sakit baik negeri maupun
swasta di Kabupaten Banyumas berjumlah 22, dan di setiap kecamatan secara umum
sudah terdapat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
Kesehatan
seluruh masyarakat seharusnya sudah terjamin, karena pemerintah memerintahkan
kepada semua masyarakat untuk mengikuti program BPJS Kesehatan, dengan
mengikuti program tersebut maka masyarakat akan dijamin dalam pembiayaan
pengobatan pada layanan kesehatan. Walaupun sudah disosialisasikan banyak
masyarakat yang belum mengukuti program ini, yang sudah terdaftar mengikuti
program BPJS Kesehatan kebanyakan merupakan pegawai negeri maupun pegawai
swasta yang telah didaftarkan oleh institusi ataupun perusahaan tempat mereka
bekerja dan juga masyarakat miskin penerima JKN, itupun karena didaftarkan oleh
pemerintah setempat sedangkan masyarakat biasa atau kalangan menengah banyak
yang kurang tertarik untuk mengikuti program BPJS karena harus membayar premi
tiap bulannya dan mereka banyak yang keberatan dengan premi tersebut.
Berdasarkan
pengamatan, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Banyumas
sudah baik, tetapi pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas masih kurang
memuaskan. Karena pelayanan di Puskesmas hanya sampai jam 11.30, sedangkan
untuk hari sabtu dan minggu pelayanan libur namun masih ada puskesmas yang buka
di hari sabtu. Seharusnya pelayanan kesehatan dibuka sampai sore karena banyak
masyarakat yang mengeluh dengan jam buka Puskesmas yang terlalu singkat, calon
pasien harus menuggu hari besok untuk berobat karena jika tidak mereka harus
berobat ke dokter ataupun ke layanan kesehatan yang lainnya yang kebanyakan adalah
layanan berobat pribadi dan biayanya relatif mahal.
2.5. Sosial
Salah
satu masalah sosial yang ada di Kabupaten Banyumas yatu masih banyaknya
penyandang masalah kesejahteraan sodial. Pada masalah banyaknya ini sudah ada
tindak lanjutnya, namun dalam pelaksanaan pembinaan belum optimal. Berikut data
penyandang masalah kesejahteraan sosial menurut jenis permasalahan tahun
anggaran 2013.
Tabel
2.1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis Permasalahan Tahun
2013
|
No
|
Jenis
Penyandang Masalah
|
Populasi
|
Yang
Dibina
|
|
1.
|
Anak balita terlantar
|
226
|
25
|
|
2.
|
Anak terlantar
|
733
|
605
|
|
3.
|
Anak dengan masalah
hukum
|
29
|
-
|
|
4.
|
Anak jalanan
|
60
|
54
|
|
5.
|
Anak dengan
kedisabilitasan
|
1.124
|
134
|
|
6.
|
Anak korban kekerasan
|
8
|
-
|
|
7.
|
Anak perlu perlindungan
khusus
|
18
|
-
|
|
8.
|
Lanjut usia terlantar
|
2.495
|
55
|
|
9.
|
Penyandang disabilitas
|
4.956
|
181
|
|
10.
|
Tuna susila
|
28
|
20
|
|
11.
|
Gelandangan
|
15
|
8
|
|
12.
|
Pengemis
|
108
|
46
|
|
13.
|
Pemulung
|
319
|
7
|
Sumber: BPS Kabupaten
Banyumas
Berdasarkan
data di atas dapat diketahui bahwa pemerintah belum maksimal dalam menangani
warganya yang memiliki masalah kesejahteraan sosial, namun sampai saat ini
pemerintah juga belum melakukan tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah
tersebut.
Untuk
masalah kejadian bencana, dari banyaknya kecamatan di Kabupaten Banyumas hampir
semua kecamatan tiap tahun terjadi bencana. Dari data BPS tahun 2014, hanya
kecamatan Sokaraja saja yang tidak terjadi bencana dan kecamatan Lumbir
merupakan kecamatan yang paling sering terjadi bencana yaitu sebanyak 13 kali.
Maka dari itu pemerintah melakukan tindak lanjut yaitu dengan memberikan
anggaran khusus penanggulangan bencana kepada setiap kecamatan untuk
melaksanakan program penanggulangan bencana sesuai dengan kondisi kecamatan.
Tabel
2.2. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Banyumas
|
Tahun
|
Penduduk
|
|
Miskin (000 jiwa)
|
|
|
(1)
|
(2)
|
|
2008
|
340.7
|
|
2009
|
319.8
|
|
2010
|
314.2
|
|
2011
|
328.5
|
|
2012
|
309.8
|
|
2013
|
296.8
|
Sumber: BPS Kabupaten
Banyumas
Masalah
sosial yang lainnya yaitu angka kemiskinan masih tinggi. Dilihat dari tabel di
atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2008-2010 angka kemiskinan menurun, lalu
tahun 2011 mengalami peningkatan dan 2011-2013 mengalami penurunan. Masih
banyaknya masyarakat miskin, maka pemerintah masih memberikan program Bantuan
Langsung Tunai atau BLT dan sekarang program ini diganti dengan KJKS (Kartu
Jaminan Kesejahteraan Sosial) yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tetapi pada kenyataanya
masih banyak penerima bantuan yang tidak tetap sasaran, yang seharusnya menerima
tetapi tidak menerima dan yang terlihat mampu tetapi menerima bantuan. Hal ini
terjadi karena pemerintah masih menggunakan data lama yang sebenarnya sudah
banyak mengalami perubahan. Untuk itu seharusnya pemerintah selalu meng-update data terbaru supaya data yang
digunakan akurat. Saat ini perlu inovasi baru mengenai program untuk mengurangi
masyarakat miskin, dimana program yang direncanakan merupakan program yang
produktif, karena program BLT ata KJKS yang saat ini dilaksanakan merupakan
program yang belum bisa memproduktifkan masyarakat miskin.
2.6. Infrasuruktur
Masalah
di kabupaten Banyumas yang paling terlihat yaitu masalah infrastruktur. Jalan
merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan
perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut
peningkatan pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk
memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu
daerah ke daerah yang lain. Berdasarkan data BPS, panjang jalan kabupaten pada
tahun 2013 mencapai 804,78 km dengan permukaan aspal. Menurut kondisi jalannya
sepanjang 205,33 km atau 25,51% jalan kabupaten banyumas dalam kondisi rusak
aik rusak ringan maupun rusak berat terutama jalan yang berada di desa.
Kerusakan
jalan yang rusak, terjadi kurang lebih sudah sekitar tiga sampai lima tahun,
namun sampai saat ini belum ada tindakan tegas untuk memperbaikinya. Jalan yang
rusak kebanyakan merupakan jalan utama desa, sedangkan untuk jalan gang-gang
tiap desa sudah banyak yang baik, karena kebanyakan jalan gang dikelola oleh
desa yang dibiayai oleh proram PNPM. PNPM meupakan program yang diadakan
pemerintah untuk memberikan wewenang kepada desa atau kota dalam mengelola dana
yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama untuk masalah
perekonomian dan infrastuktur desa/kota. Sampai saat ini, dana PNPM di desa
kebanyakan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan. Selain itu
digunakan untuk membantu perekonomian masyarakat misalnya dengan membeli hewan
ternak yang dalam pemeliharaanya dilakukan secara bergilir. Program lainnya
yang dilakukan di desa maupun di kota yaitu meningkatkan usaha kecil daerah
setempat, yaitu dengan meningkatkan produktivitas ibu rumah tangga dengan
melakukan usaha rumahan yang menghasilkan nilai jualdan bisa membantu menambah
penghasilan masyarakat.
2.7. Pariwisata
Kabupaten
Banyumas merupakan kabupaten yang kurang terkenal akan pariwisatanya. Jumlah
obyek wisata yang ada di kabupaten Banyumas ada 14 tempat, dimana jumlah pengunjung
ke 14 obyek wisata mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah pengunjung
tahun 2012. Penurunan terbesar adalah obyek wisata Taman Andhang Pengrenan dan
Lokawisata Baturaden. Menurut pengamatan, wisata yang ada di Kabupaten Banyumas
kurang menarik dibandingkan dengan wisata-wisata yang ada di Kabupaten
Purbalingga. Banyak masyarakat yang jauh-jauh berwisata ke Purbalingga.
Sedangkan wisatawan yang mengunjungi obyek wisata di Kabupaten Banyumas
sebagian besar merupakan wisatawan lokal atau dalam kota. Obyek wisata yang
paling banyak pengunjungnya yaitu Lokawisata Baturaden. Dibandingkan dengan 10
tahun kebelakang, obyek wisata Baturaden sangat jauh berbeda. 10 tahun yang
lalu baturaden sangat terkenal dengan wisataya, tetapi saat ini obyek wisata tersebut
kurang memiliki nama. Hal ini karena pengelolaan tempat wisata yang kurang
baik, sehingga banyak usaha yang ada di Lokawisata Baturaden yang mengalami
kebangkrutan.
Berdasarkan
LKPD Kabupaten Banyumas tahun 2014, pengelolaan objek wisata Curug Gede, Wana
Wisata Curug Cipendok, Wana Wisata Palawi, dan Curug Ceheng perlu diperbaiki
karena sampai saat ini kondisi objek wisata tersebut kurang menarik sebab
kurang perawatan. Selain itu, obyek wisata Masjid Saka Tunggal juga belum ada
tarif pungutannya, sehingga pemerintah memerintahkan kepada Kepala Desa Cikakak
Kec. Wangon untuk menerbitkan peraturan desa tentang tarif pungutan obyek
wisata Masjid Saka Tunggal dan untuk Kepala Dinporabudpar untuk menagih
pendapatan bagi hasil sesuai dengan perjanjian.
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Banyumas
merupakan salah satu bagian wilayah Propinsi Jawa Tengah yang meiliki luas
wilayah 132.758 Ha dengan 27 Kecamatan. Di kabupaten Banyumas, tingkat
pengangguran masih banyak, karena lapangan kerja di bidang perindustrian masih rendah dan
lapangan pekerjan yang tersedia dibandingkan dengan tenaga kerja tidak
sebanding. Mengenai pendidikan di Kabupaten Banyuamas, dibandingkan tahun 1012
pada tahun 2013 mengalami peningkatan jumlah peserta didik. Untuk masalah
kesehatan, pelayanan di Puskesmas hanya sampai jam 11.30, sedangkan untuk hari
sabtu dan minggu pelayanan libur namun masih ada puskesmas yang buka di hari
sabtu. Oleh karena itu banyak warga yang kurang puasn akan jam pelayanan yang
diterapkan karena terlalu singkat. Di bidang sosial, dari tahun 2008-2010 angka
kemiskinan menurun, lalu tahun 2011 mengalami peningkatan dan 2011-2013
mengalami penurunan. Karena masih banyaknya masyarakat miskin, maka pemerintah
masih memberikan program Bantuan Langsung Tunai atau BLT yang sekarang program
ini diganti dengan KJKS. Tetapi pada kenyataanya masih banyak penerima bantuan
yang tidak tepat sasaran karena data yang digunakan sebagai acuan kurang up-date. Pada masalah infrastruktur,
menurut kondisi jalannya sepanjang 205,33 km atau 25,51% jalan kabupaten
banyumas dalam kondisi rusak aik rusak ringan maupun rusak berat terutama jalan
yang berada di desa, dan mengenai wisatanya Kabupaten Banyumas merupakan
kabupaten yang kurang terkenal akan pariwisatanya. Jumlah obyek wisata yang ada
di kabupaten Banyumas ada 14 tempat, dimana jumlah pengunjung ke 14 obyek
wisata mengalami penurunan dari tahun ke
tahun karena kurang menariknya obyek wisata dan kalah saing dengan wisata di
kabuaten tetangga yaitu Purbalingga.
Jadi,
secara keseluruhan pembangunan multidimensional yang ada di Kabupaten Banyumas
saat ini masih perlu peningkatan kinerja supaya tujuan pembangunan dapat
tercapai.
3.2. Saran
Pemerintah
harus meningkatkan kinerja dalam hal pembangunan daerah supaya tujuan yang
diharapkan dapat tercapai. Dalam hal tenaga kerja, pengangguran masih banyak
jadi pemerintah perlu menciptakan lapangan pekerjaan dengan cara meningkatkan
industri dan umkm. Untuk masalah kesehatan, perlu adanya perubahan jam layanan
di puskesmas karena sampai saat ini jam layanan yang diterapkan terlalu
singkat. Mengenai pemberian KJKS, pemerintah harus menggunakan data yang akurat
dan terkini supaya pemberian bantuan dapat tepat sasaran. Dalam hal
infrastruktur, pemerintah juga harus memperhatikan kondisi jalan yang ada di daerah
pedesaan yang jauh dari kota karena kebanyakan kondisi jalan rusak sehingga
perlu perbaikan dan untuk masalah pariwisata yang daya saingnya masih rendah,
peerintah perlun perbaikan pengelolaan supaya obyek wisata yang dimiliki daerah
bisa terawat dan memiliki daya tarik bagin wisatawan baik lokal maupun luar
kota.
DAFTAR PUSTAKA
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.2014.Banyumas Dalam Angka.Purwokerto
banyumaskab.bps.go.id
bappeda.banyumaskab.go.id
No comments:
Post a Comment